Agung mengatakan, terkait pemenuhan rekomendasi ini terkendala dengan belum adanya badan atau lembaga yang khusus menyelesaikan masalah ini. Menurutnya, pihaknya hanya sebagai koordinator.

"Terkait Historic Urban Landscape penerapan itu memang pendekatannya ada di management plan, tapi itu belum bisa dilaksanakan karena masih ada beberapa kendala terkait lembaga yang harus me-management," jelasnya.

"UPT Balai Pengelola Sumbu Filosofi hanya mengkoordinir dan menugaskan kebijakan di lapangan. Jadi kita perlu koordinasi lagi dengan OPD-OPD terkait dalam pelaksanaannya," imbuh Agung.

Kemudian rekomendasi berikutnya yang masih berproses yakni rekomendasi untuk melanjutkan pengembangan Rencana Manajemen Risiko Bencana atau Disaster Risk Management Plan (DRMP) untuk kawasan termasuk pelatihan pengurangan risiko dan tanggap bencana.