Saat ini, struktur politik tersebut masih digunakan hingga sekarang dengan beberapa perubahan. Tentu sistem politik juga tidak lepas dari sejarah.
Tidak hanya itu, pemerintah kolonial Belanda juga menjalankan trias politica yang juga dijalankan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Pada bidang yudikatif, pemerintah Kolonial Belanda mendirikan lembaga peradilan untuk kalangan Eropa, lembaga peradilan untuk kalangan asing, dan lembaga peradilan untuk warga pribumi. Dalam bidang legislatif, pemerintah kolonial Belanda mendirikan volksraad (dewan rakyat) pada 1918.
2. Bidang Ekonomi
Sebagian besar Kawan mungkin sudah tahu tentang cultuurstelsel (tanam paksa) yang merugikan rakyat di zaman itu. Namun, ada hal yang saat ini masih digunakan. Yap! Itu adalah pajak. Pemberlakuan pajak sudah diatur oleh pemerintah Kolonial Belanda, tepatnya pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Daendels.
Ia dan pejabat lainnya memungut pajak dari hasil pertanian. Petani juga harus menjual hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bukan hanya itu, kalau Kawan tahu, pembangunan jalan raya dari Anyer sampai Panarukan adalah hal yang merugikan rakyat. Namun, ada sisi positifnya, yakni membuka jalur perdagangan bagi warga.
