SURABAYA, PustakaJC.co - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya peran strategis Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjamin kepastian hukum dan memperlancar urusan administrasi masyarakat, baik di bidang perdata, pertanahan, maupun usaha.
“Notaris dan PPAT bukan hanya pencatat legalitas, tapi mitra strategis pemerintah dalam membangun tata kelola daerah yang adil dan berintegritas,” ujar Khofifah saat menghadiri Silaturahmi dan Halal Bihalal Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Alumni Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Gedung Srijaya, Surabaya, Jumat (18/4/2025).
Ia menyebut organisasi profesi ini memiliki andil besar dalam mendukung terciptanya sistem hukum yang terpercaya dan akuntabel.
“Pemerintah daerah siap bersinergi dengan INI dan IPPAT dalam mewujudkan pelayanan hukum yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.
Gubernur Khofifah juga menyoroti pentingnya adaptasi teknologi oleh notaris dan PPAT, terutama dalam sistem pendaftaran tanah secara elektronik yang diatur dalam Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023.
“Sistem pendaftaran tanah secara elektronik lebih efisien dan mampu meminimalkan potensi sengketa serta konflik hukum,” jelasnya. Ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan juga mencakup kesiapan infrastruktur jaringan serta literasi digital, tidak hanya bagi profesi notaris dan PPAT, tetapi juga bagi lembaga pemerintah.
Dalam forum tersebut, Khofifah menekankan bahwa silaturahim bukan hanya wadah pertemuan fisik, tetapi juga forum bertukar pikiran yang bisa membangun kesepahaman.
“Tanpa mutual understanding, tidak akan muncul trust dan respect,” ungkapnya.
Khofifah turut mengingatkan pentingnya menjaga posisi strategis Jawa Timur dalam rantai logistik nasional. Menurutnya, sebanyak 80 persen logistik dari 20 provinsi Indonesia Timur disuplai melalui Jawa Timur, dan dari 34 jalur tol laut nasional, 19 di antaranya berpusat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
“Ini bukti bahwa Jawa Timur adalah center of gravity dan episentrum perkembangan Indonesia, maka harus dijaga dan diperkuat secara sistemik,” tegas Gubernur Jawa Timur itu.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Wilayah INI Jatim Isy Karimah Syakir, Ketua IPPAT Jatim Sri Wahyu Jatmikowati, Kakanwil ATR/BPN Asep Heri, Ketua Umum Indonesia Lawyers Club Tjandra Srijaya, serta Imam Besar Masjid Al Akbar Surabaya KH Achmad Muzaki.
Dalam era percepatan layanan dan tantangan digitalisasi, notaris dan PPAT berperan penting sebagai pengawal keadilan administratif. Sinergi antara profesi hukum dan pemerintah menjadi kunci terciptanya sistem pelayanan yang adil, efisien, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat. (Ivan)
