Resistensi terhadap perubahan menjadi tantangan utama dalam penerapan pajak opsen, baik di kalangan aparat pemerintah daerah maupun masyarakat. Pemerintah daerah mungkin kesulitan mengadaptasi infrastruktur dan mekanisme pemungutan baru, sementara masyarakat khawatir akan potensi kenaikan beban pajak atau rumitnya sistem.

Kurangnya pemahaman teknis dan manfaat opsen sering memperburuk situasi. Untuk mengatasinya, diperlukan sosialisasi menyeluruh dan edukasi yang menjelaskan bahwa opsen tidak menambah beban pajak, sehingga resistensi berkurang dan partisipasi meningkat.

Penerapan pajak opsen membutuhkan penyesuaian sistem administrasi pajak daerah untuk mendukung mekanisme split payment secara efektif. Sistem ini harus mampu memisahkan dan mengalokasikan penerimaan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota secara otomatis, mengelola data wajib pajak, serta melaporkan keuangan dengan transparan.

Tanpa teknologi informasi yang memadai, risiko kesalahan pencatatan, keterlambatan distribusi, atau kebocoran penerimaan meningkat.

Selain itu, pengembangan kapasitas aparat pajak diperlukan agar sistem berjalan lancar dan kepercayaan masyarakat terhadap pajak daerah tetap terjaga.

Koordinasi antarpemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi tantangan utama dalam penerapan pajak opsen. Ketidaksepahaman soal tugas, data, atau alokasi penerimaan dapat menghambat efektivitasnya, ditambah perbedaan prioritas yang memicu konflik.

Solusinya adalah komunikasi transparan, kebijakan selaras, dan sistem koordinasi yang jelas, seperti perjanjian kerja sama atau forum rutin. Dengan koordinasi baik, pengelolaan pajak opsen dapat optimal dan bermanfaat bagi masyarakat. (int)