Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur Kemenpan RB Budi Prawira mengatakan, capaian kinerja Reformasi Berdampak menjadi hal penting dari pelaksanaan SAKIP yang menitikberatkan pada berbagai persoalan di daerah salah satunya penurunan kemiskinan.
"Reformasi Berdampak ini menjadi indikator terhadap penurunan kemiskinan di daerah. Juga menjadi indikator lain seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)," ujarnya.
Ia mengatakan, kegiatan ini memiliki Timeline Evaluasi dimana pada 1 Maret -31 Mei merupakan pelaksanaan pra evaluasi dengan membuat profiling bedasarkan hasil identifikasi tindaklanjut hasil evaluasi AKIP tahun 2023.
Selanjutnya, 1 Juni - 31 Juli 2024 pelaksanaan Desk Evaluasi dan pengalaman (in-depth interview) penyusunan dan penyampaian catatan sementara kepada instansi yang dievaluasi.
