Selanjutnya yang ketiga yakni pentingnya mengoptimalkan penggunaan kanal pembiayaan non-tunai khususnya QR Code Indonesia Standart (QRIS) untuk transaksi pemerintah daerah.

Sedangkan keempat dan kelima yakni meningkatkan kualitas layanan dan ekosistem digital melalui pengembangan inovasi oleh Bank Pembangunan Jawa Timur serta Mendorong edukasi dan literasi keuangan digital masyarakat di wilayah Jawa Timur.

"Kami ingin bisa bertransaksi baik ketika melakukan pemungutan pendapatan asli daerah (PAD) dan pembelanjaan yang masuk ke APBD serta seluruh ASN bisa bertransaksi di setiap kantor OPD di Jawa Timur," ungkapnya.

Adhy menyebut, terdapat dua pemerintah daerah di Jatim yang indeks ETPD dengan skor 100 persen yakni Kota Blitar dan Kab. Ngawi pada Semester II tahun 2023.