Lebih lanjut Gubernur Khofifah menyampaikan, implementasi penerapan pelayanan penempatan dan perlindungan bagi PMI oleh Pemprov Jatim telah selaras dengan agenda Sustainable Development Goal (SDG's) untuk perluasan kesempatan kerja.
Selain itu, hal tersebut juga ditujukan untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam pelayanan publik, yaitu untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimanapun keberadaannya.
"Kita juga terus berupaya untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat. Termasuk tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual serta jenis-jenis eksploitasi lainnya," ujar Gubernur Khofifah.
Sementara itu, Plt Kepala Disnakertrans Jatim, Imam Hidayat menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi, kepada semua jajarannya yang senantiasa berkomitmen dan menjadi garda terdepan, dalam penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
"Terimakasih atas dukungan semua stakeholders yang telah membantu dan berkomitmen menjadi garda terdepan dalam melindungi para migran kita," katanya.
Ia berharap kedepan, semuanya juga mampu mewujudkan kompetensi, profesionalisme, produktivitas, kemandirian dan kesejahteraan, bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya secara berkelanjutan. (int)
