Ia mengatakan, percepatan teknologi digitalisasi saat ini sejalan dengan reformasi birokrasi yang digaungkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Menurutnya, peranan KIM memberi dampak positif bagi implementasi program pemerintah. KIM yang ada di Jatim akan diberikan tugas untuk bekerja bersama ikut mengatasi persoalan sosial yang terjadi seperti kemiskinan, stunting hingga pernikahan dini.

"Lewat media yang dimiliki KIM ini dirasa sangat efektif. Oleh karenanya, kami akan terus mendorong teknologi bisa masuk dan berkembang ditengah tengah masyarakat terutama program program pemerintah bisa tersampaikan," terangnya.

Potensi KIM di Jatim, lanjutnya, terbukti sangat besar secara nasional. Tercatat dari 1.190 KIM se Indonesia yang terdaftar di Kemenkominfo RI, sebanyak 797 KIM atau sekitar 69 persen berasal dari Jawa Timur.