Saat ini di Jatim tercatat ada 5.305 lembaga KTH dengan keanggotaan 238.455 KK. Sementara LMDH yang bersama-sama Perum Perhutani melakukan pengelolaan kawasan hutan sejumlah 1.829 lembaga, dengan keanggotaan sejumlah 544.050 KK.
Menurutnya, para penyuluh kehutanan ini juga memiliki peran dalam upaya menghadapi perubahan iklim global melalui edukasi dan literasi kepada masyarakat. Diperlukan berbagai upaya konsolidasi, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana rencana aksi yang sudah ditetapkan pemerintah.
Untu itu, Pemprov Jatim menyambut baik inisiasi Kementerian LHK dengan program Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net-Sink 2030. Dimana pemerintah telah menetapkan tingkat serapan karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dihasilkan sektor tersebut pada tahun 2030.
“Kita tahu bersama bahwa sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya ini penyerap karbon terbesar di Indonesia dibanding sektor lainnya. Kami siap bersinergi untuk rencana aksi percepatan dan implementasi langkah-langkah mitigasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Kami juga terus melakukan berbagai upaya pemulihan ekosistem melalui berbagai gerakan penanaman pohon dan nandur mangrove sebagai upaya sedekah oksigen di berbagai wilayah di Jatim,” katanya.
