SURABAYA, PustakaJC.co - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi Perpres 126 Tahun 2022 terkait percepatan pembangunan pergaraman nasional. Sosialisasi ini melibatkan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur, Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, beserta OPD terkait di hotel Grand Mercure Mirama, Kamis, (15/12/2022) lalu.
Koordinator kelompok pemanfaatan air laut dan biofarmakologi KKP RI, Muhammad Zaki Mahasin, mengatakan selama ini pergeraman nasional hanya dibebankan kepada DKP sebagai hulu dan Disperindag sebagai Hilir.
"Namun, adanya Perpres 126 ini menjadi momen untuk melibatkan lebih banyak stakeholder untuk terlibat dalam percepatan pembangunan pergaraman nasional,"katanya.
Arah Sumber lainnya Senada dengan Zaki, dosen Universitas Trunojoyo Madura, Mahfud Effendi, mengatakan master plan kawasan ekonomi garam dengan adanya Perpres ini perlu ada revisi karena master plan yang lama hanya menentukan kriteria lokasi yang menjadi kawasan ekonomi.
"Sesuai Perpres 126, informasi baru yang harus di update adalah kemampuan lokasi sentra ekonomi garam rakyat dengan melibatkan berbagai stakeholder,"ungkapnya.
Sebagai informasi, tujuan diselenggarakan kegiatan ini selain mensosialisasikan Perpres 126 adalah sebagai tindak lanjut DKP Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Perikanan Kabupaten/Kota di Jawa Timur melalui penyusunan Ran-Perda atau Ranper Hub penyerapan garam lokal yang terdiri dari pembahasan teknis muatan pengaturan peninjauan lapangan serta koordinasi dengan instansi terkait.
Kegiatan tersebut direncanakan akan melingkupi wilayah-wilayah penghasil garam di masing-masing provinsi guna mendukung kelancaran di lapangan. Kegiatan ini tentunya akan bekerja sama secara intensif dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, BPS, BUMD atau swasta, perguruan tinggi dan masyarakat. (int).
