Oleh karena itu, literasi digital menjadi kunci. Masyarakat perlu dikondisikan untuk berpikir kritis, melakukan verifikasi silang, dan tidak mudah terprovokasi. Pemerintah pun perlu responsif, transparan, dan proaktif dalam menanggapi setiap kritik atau keberatan publik.

Media sosial bukanlah sekadar medium komunikasi, melainkan ruang dinamis demokrasi kontemporer. Ia menghadirkan mekanisme pengawasan yang lebih inklusif, cepat, dan partisipatif. Namun, kualitas pengawasannya sangat tergantung pada kesadaran dan kedewasaan para penggunanya.

Untuk mewujudkan media sosial sebagai ruang kritis yang konstruktif, dibutuhkan kerja sama semua pihak: masyarakat, pemerintah, akademisi, dan platform teknologi. Hanya dengan sinergi tersebut, media sosial dapat benar-benar menjadi alat transformasi demokrasi yang bermakna.

Kita berada pada titik kritis di mana media sosial dapat menjadi instrumen pemberdayaan demokrasi atau alat destruksi sosial. Pilihan ada di tangan kita. Sebagai masyarakat yang cerdas, kita harus mendayagunakan media sosial sebagai ruang dialog konstruktif, bukan sekadar medan pertarungan ego dan kepentingan.