"Insurgensi itu ada berbagai macam golongannya, sedangkan yang aku bahas di Papua Barat adalah tentang separatismenya," ujar Ary.
Selama prosesnya Ary mengkaji insurgensi yang timbul dari konflik ini termasuk adanya permintaan dalam sudut pandang hukum internasional. Permintaan yang dimaksudkan adalah memisahkan diri dari Indonesia.
"Jika Papua memisahkan diri apakah itu bisa dibenarkan dalam standar hukum internasional atau tidak. Terlebih instrumen hukum internasional yang aku pakai di sini itu adalah Hukum HAM Internasional," tambahnya.
Hasil penelitian yang ia lakukan menawarkan perspektif baru dan strategi dalam menghadapi kelompok separatisme di Papua. Melalui lima aspek yakni militer, ekonomi, keamanan, politik, dan birokratik ditemukan strategi yang kemungkinan menjadi penyebab konflik di Papua Barat menjadi berkepanjangan.
Salah satu contoh penyebabnya adalah arus informasi yang tersendat dan penggunaan kekerasan yang terlalu banyak. Sedangkan dari perspektif ekonomi bantuan-bantuan tidak tersalurkan sehingga wilayah yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan ekonomi malah masih tertinggal. Ary memberikan kesimpulan dari konflik Papua Barat bila dikaji menggunakan standar Hukum HAM Internasional lebih baik untuk tidak berpisah dari Indonesia. Karena berbagai faktor yang mendukung.
