"Karena memang seorang penjabat adalah jembatan yang akan memastikan berjalannya Pilkada dengan kondisi baik, tentram, dan aman. Maka harus bekerja sama dengan semua mitra pemerintah," kata Adhy menambahkan.
Pj. Gubernur Adhy juga mengingatkan Pj. Walikota untuk senantiasa bekerja sesuai dengan ketentuan. Terutama terkait pembatasan kewenangan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah tanggal 27 Maret 2024 lalu.
"Jadi tugas dan kewenangan penjabat sama dengan kepala daerah terpilih. Namun ada pembatasan kewenangan seperti tidak boleh melakukan perubahan-perubahan terkait dengan kepegawaian serta kebijakan-kebijakan. Kecuali ada ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri," katanya.
