"Saya sejak dulu mengimbau agar BPOM tidak hanya ada di ibukota provinsi, tapi juga ada di ibukota kabupaten/kota atau pemda tingkat dua. Paling tidak, ada perwakilan di tingkat Bakorwil. Ini untuk mempermudah pelaku UMKM," ujar Agus.
Sementara itu Anggota Komisi B lainnya, Erma Susanti menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas Koperasi UMKM Jatim dalam kunker dengan Komisi B di Kota Malang. Apalagi tidak ada pendelegasian sama sekali dari pihak OPD tersebut.
Padahal masalah yang dibahas merupakan domain utama dari Dinas Koperasi dan UMKM. Karena itu, Erma menilai tidak ada komitmen dari dinas tersebut dalam mendukung perkembangan UMKM di Jatim.
"Di sini hadir lengkap dari Kanwil Kemenkumham, Lembaga Standarisasi dan Pelayanan Produk, BSN, Dis Indag. Meskipun bukan kepalanya langsung tapi ada delegasinya. Hanya Dinas Koperasi dan UMKM yang tidak hadir sama sekali. Ini jadi catatan Komisi B, dan akan kami panggil yang bersangkutan," tegas politikus asal fraksi PDI Perjuangan tersebut. (int)
