Sekdaprov Adhy juga memberikan penekanan terkait peniadaan staf honorer di tahun 2025. Ia mengimbau BKD untuk selalu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna mencari solusi terkait staf honorer di berbagai instansi. Salah satunya, membuka formasi seleksi PPPK dan CPNS yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Ia berharap forum ini dapat menjadi wadah bertukar pikiran dan penyamaan persepsi yang optimal bagi seluruh pengelola kepegawaian di lingkup Prov. Jatim.
"Tugas-tugas yang diemban BKD ini harus diselesaikan dengan cermat dan senantiasa dikolaborasikan dengan BKN. Di instansi kita, banyak sekali tenaga honorer yang memiliki bidang keahlian tertentu dan sangat dibutuhkan, tetapi formasi PPPK dan CPNS-nya belum dibuka, sehingga harus ditemukan solusi untuk itu per Desember 2024 nanti," tutupnya.
Sejalan dengan Adhy, Kepala BKD Provinsi Jawa Timur Indah Wahyuni berharap harmonisasi birokrasi dan layanan kepegawaian dapat terus dibangun lewat _sharing session_ dan arahan para narasumber di forum ini.
"Semoga forum ini dapat menjadi momen utnuk lebih jauh membangun harmonisasi layanan kepegawaian dari para narasumver yang hadir sehingga dapat mendorong semangat kita sebagai ASN yang berintegritas," pungkasnya. (pstk01)
