Ia juga mengapresiasi peran PGRI sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran. Menurutnya, kondisi dan kebutuhan guru di setiap daerah berbeda, sehingga komunikasi terbuka menjadi kunci.

“Kebijakan tidak bisa disamaratakan. Guru di Surabaya memiliki tantangan berbeda dengan yang di Magetan atau Sumenep. Maka itu, dialog bersama PGRI sangat penting untuk memastikan keadilan kebijakan,” terangnya.

Terkait pengangkatan guru honorer ke PNS atau PPPK, Emil menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan masing-masing daerah dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal. Pilihan kebijakan di Jawa Timur diambil setelah proses dialog intensif bersama para guru.