SURABAYA, PustakaJC.co - Pelantikan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025 mendatang membawa perubahan signifikan dalam tradisi pemerintahan Indonesia. Jika sebelumnya pelantikan kepala daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri di provinsi masing-masing, kali ini prosesi pelantikan akan dilakukan langsung oleh Presiden. Surokim Abdussalam, Wakil Rektor III sekaligus dosen komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), menilai perubahan ini memiliki makna simbolik yang mendalam serta mencerminkan komitmen terhadap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Surokim menjelaskan bahwa langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat ingin memastikan koordinasi yang kuat antara berbagai tingkat pemerintahan dalam wawancara eksklusif dengan PustakaJC.co, Rabu (05/02/25) lalu.
"Pelantikan oleh Presiden secara langsung menegaskan pentingnya keselarasan antara pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan dan kebijakan publik," kata pakar komunikasi politik itu
Perubahan ini juga menjadi bagian dari strategi untuk membangun komunikasi yang lebih intens antara kepala daerah yang baru dengan pemerintah pusat. Dengan adanya pelantikan serentak, kepala daerah diharapkan memiliki referensi yang sama dalam menghadapi tantangan kompleks yang akan datang. Kondisi politik dan ekonomi yang sedang tidak stabil menuntut kepala daerah untuk lebih adaptif dan inovatif dalam menjalankan pemerintahan.
