Pada hari yang sama, Prabowo Subianto menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Dalam instruksi tersebut, para menteri di Kabinet Merah Putih diminta untuk mengidentifikasi rencana efisiensi anggaran dan mengajukannya kepada mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mendapatkan persetujuan. Setelah persetujuan diberikan, mereka harus melaporkannya kepada Sri Mulyani selambat-lambatnya pada 14 Februari 2025.

Rencana efisiensi anggaran tersebut setidaknya harus mencakup enam pos belanja operasional dan non-operasional, yaitu belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin, dengan pengecualian pada belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos). (nov)