Ia menekankan bahwa perubahan semacam itu dapat menimbulkan resistensi di kalangan masyarakat, yang selama ini telah terbiasa dengan mekanisme Pilkada langsung. 

Surokim memperingatkan bahwa keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan masukan dan aspirasi publik dapat berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Pemerintah sekali lagi harus hati-hati mewacanakan hal ini, karena akan punya dampak serius dan resistensi di kalangan masyarakat," tegas Surokim. (nov)