Dalam wawancaranya, dosen komunikasi politik itu mengakui adanya kelemahan dalam pengelolaan Pilkada langsung, khususnya terkait pembiayaan yang mahal.  Namun, menurutnya, masalah ini bukan berarti harus mengganti sistem pemilihan, melainkan memperbaiki tata kelola anggaran. 

"Jika sumber masalahnya ada pada pengelolaan, maka bukan sistemnya yang harus diganti, tetapi perbaikannya bagaimana agar tidak high cost dan memboroskan anggaran Negara." jelasnya.

Surokim menekankan pentingnya Pilkada langsung sebagai sarana edukasi dan partisipasi publik dalam politik.  Ia khawatir jika Pilkada kembali dipilih DPRD, akan lebih banyak mudaratnya, mengingat pengalaman masa lalu yang banyak memiliki "dark zone" yang sulit diakses publik. 

Risiko terbesar jika kepala daerah dipilih DPRD, menurut Surokim, adalah penguatan oligarki dan praktik politik yang tidak transparan.