Menurutnya, menjaga netralitas ASN sangat penting agar mampu berkoordinasi dengan kepala daerah sebagai penjabat pembina kepegawaian. Lebih lanjut, Berdasarkan data Bawaslu terkait indeks kerawanan isu Pilkada, ASN berada di urutan ketiga.

"Selain itu, hasil pemetaan Bawaslu ada 3 tahapan titik kerawanan, yakni tahapan pendaftaran, tahapan kampanye, tahapan pemungutan serta penghitungan suara," jelasnya.

Isu terkahir terkait keterlibatan Kepala desa yang sekarang mulai digiatkan untuk kepentingan calon kepala daerah tertentu. Rahmat menegaskan, bahwa kades tidak masuk dalam jajaran ASN dan dilarang untuk berkampanye. Namun, Kades boleh menjadi anggota partai politik.

"Hal ini jadi permasalah ke depan. Walaupun bisa menjadi anggota politik, namun aturannya jelas kepala desa tidak boleh berkampanye untuk calon kepala daerah yang akan bertarung," tegasnya.