"Menjadi perhatian utama yang mana Bawaslu sudah mengenali titik-titik rawan yang berdampak terhadap proses pilkada salah satunya kepala desa. Kita harus amati bersama jangan sampai ada kepala desa condong ke salah satu pihak, yang akhirnya menguntungkan pihak-pihak tertentu," tegasnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, Bawaslu menyiapkan langkah strategis salah satunya memaksimalkan pengawasan serta penindakan pelanggaran Netralitas ASN dengan mengundang Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Daerah tingkat Provinsi dan Sekretaris Daerah tingkat Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

"Rapat koordinasi untuk melakukan seluruh upaya Bawaslu memberikan informasi dan memberikan seluruh kemampuan dalam koordinasi bersama seluruh stakeholder sebagai wujud membangun komitmen Kepala Daerah dalam menjaga Netralitas ASN pada Pemilihan 2024," tuturnya.