Kedua, memperkuat fungsi BULOG sebagai penyedia cadangan beras pemerintah (sebagai CBP, tidak boleh kurang dari 1,2 juta ton). Ketiga, secara on-farm, peningkatan ketersediaan pasokan dilakukan dengan menggalakkan masa tanam lebih cepat, serap gabah beras petani, penyusunan pola tanam dengan pendekatan teknologi pertanian terpadu, optimalisasi pengamanan produksi.
Keempat, digitalisasi pemasaran produk pertanian dan mendorong adanya food station. Kelima, perlu ditingkatkan kerjasama antar daerah. Keenam, operasi pasar dilakukan sewaktu-waktu oleh semua kab/kota apabila komoditas tertentu mengalami kenaikan harga yang signifikan. Serta ketujuh, optimalisasi penggunaan BTT untuk subsidi ongkos angkut.
"Jadi 7 solusi yang kami usulkan agar bisa dilakukan bersama sebagai upaya penanganan inflasi di masing-masing daerah di Jatim. Maka sinergi dan peran aktif dari pemkab/pemko, forkopimda, satgas pangan beserta seluruh stakeholder sangat diperlukan," pungkas Gubernur Khofifah.
Sebagai informasi, berdasarkan data BPS, pada bulan Februari 2023 capaian inflasi Jatim sebesar 0,10 (m to m). Capaian inflasi ini lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 0,16 (m to m) sekaligus menjadi capaian inflasi provinsi terendah di Pulau Jawa.
Selain itu, dalam kegiatan ini juga dilakukan peluncuran gerakan Digitalisasi dan Inovasi Budaya Pertanian (Digdaya), Amankan Distribusi Pangan Strategis (Amukti), Pembiayaan Inklusif Pelaku Usaha Pangan (Palapa) sebagai gerakan bersama pengendalian inflasi pangan.
Di sisi lain, Mendukung upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jatim, Menteri Koperasi dan UKM RI Tenten Masduki menyatakan bahwa pengendalian inflasi utamanya di sektor pangan menjadi fokus utama pemerintah pusat. Terlebih, secara khusus Presiden RI Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan intervensi pada sektor pertanian melalui program Korporatisasi Petani.
"Presiden memerintahkan untuk dilakukan konsolidasi terhadap petani-petani kecil perorangan ini dalam skala ekonomi kecil maupun koperasi. Koperasi ini nantinya akan menjadi Off Taker, Agregator Product dan sebagai konsolidator petani," ungkap Menteri Teten Masduki.
