Berita

Pemerintah Buat Kebijakan Percepat Transformasi Digital Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah Buat Kebijakan Percepat Transformasi Digital Pengadaan Barang dan Jasa
Presiden Jokowi memimpin Ratas Percepatan Transformasi Digital Pengadaan Barang dan Jasa, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (25/08/2022). (dok. setkab.go.id)

Keempat, pemerintah juga memprioritaskan produk dalam negeri. Presiden, ujar Azwar Anas, meminta dilakukan pembekuan akses bagi produk impor yang telah mampu diproduksi di dalam negeri.

 

“Sekarang sudah ada 13.600 produk impor yang sudah ada substitusinya telah kita bekukan alias tidak bisa dibeli di e-Katalog. Ini trennya ke depan akan meningkat karena sistem kami, insyaallah, nanti yang blockchain dan big data-nya ini akan segera selesai,” ujar Kepala LKPP.

 

Selain itu, lanjut Kepala LKPP, pihaknya juga mendorong konsolidasi pengadaan yang dilakukan di berbagai instansi pemerintah agar menjadi lebih efisien dan menghemat pengeluaran negara.

 

“Melakukan konsolidasi sehingga penghematan uang negara bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Baca Juga : Tradisi Baru Pelantikan Kepala Daerah: Simbol Sinergi Pusat dan Daerah
Bagikan :