Emil menjelaskan, kewenangan yang dipegang oleh pemerintah pusat mencakup sedemikian banyaknya kegiatan berkaitan dengan pertambangan. Sehingga, jika intervensi daerah dibutuhkan untuk dukungan maksimal terhadap kegiatan tambang. 

"Jadi, intinya kita ingin memastikan bagaimana dan peran apa saja yang dapat diberikan dari pemerintah provinsi untuk bisa mendukung adanya kelancaran proses pengadministrasian dan tentunya pengelolaan dari pelaksanaan kegiatan tambang itu sendiri," jelasnya. 

Lebih jauh, Emil menerangkan bahwa akan ada Peraturan Presiden (Perpres) baru yang tengah dipersiapkan. Nantinya, Perpres tersebut akan memberikan arahan terkait peran-peran pemerintah provinsi dalam proses pengadministrasian pengawasan dan tentunya pemantauan dari kegiatan pertambangan itu sendiri, baik pra perizinan maupun pasca perizinan.

Untuk itu, Pemprov Jatim sedang bersiap menyambut aturan baru tersebut. Di mana, Jatim akan senantiasa berkomitmen untuk mengawasi, memantau, serta mendukung apa-apa yang akan membawa manfaat bagi masyarakat luas.